Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang : Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
|
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012
tentang : Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
|
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang : Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang : E-Tendering
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang : E-Purchasing
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang : Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang : Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang : Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang : Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang : Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2012 tentang : Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012 tentang : Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang : Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang : Unit Layanan Pengadaan
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2012 tentang : Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya
|
Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang : Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2011 tentang : Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang : Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang : Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentang : Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang : Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2011 tentang : Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2011 tentang : Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang : Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang : Tata Cara E-Tendering
|
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang : Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang : Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang : Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang : Layanan Pengadaan Secara Elektronik
|
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang : Keterbukaan Informasi Publik
|
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang : Informasi dan Transaksi Elektronik
|